Berdasarkan Pasal 32 A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Desa

Pasal 32A

(1) Jaring pengaman sosial di Dewsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A0 huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagi berikut :

    a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

       b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, di bayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

15 Jan 2021 09:02