GAMBAR LAPORAN
Rabu, 17 Apr 2024 19:57
| Telepon / Email | : | sultansh********@gmail.com |
| Jenis | : | KESEHATAN |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
| Laporan | : | Kepada Yth : Direktur RSUD Panti Nugroho Purbalingga Para Kepala Seksi Tembusan : Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Koordinator pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas) Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya. Jasa Pelayanan diberikan kepada Tenaga Medis, Keperawatan, Kesehatan lainnya, Struktural/manajerial, Pendukung pelayanan yang meliputi administrasi dan tenaga lainnya Dengan formula berdasarkan : a. kinerja individu dan tim; b. beban kerja dan tanggung jawab; c. kompetensi; d. kepatutan; e. kebersamaan. Mohon dapat diberikan penjelasan terkait anomali take home pay pegawai untuk Jasa Pelayanan di RSUD Panti Nugroho, yang harusnya tidak terjadi apabila diukur dari 5 parameter penilaian. Hal ini agar dapat menepis adanya penyalahgunaan formula pembagian hasil antara manajemen dengan tenaga medis maupun keperawatan. Jika merujuk pada aturan lebih tinggi misalkan : · Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1874); · Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); · Dan Peraturan dari Pemerintah Daerah lainnya sebagai referensi (Jawa Tengah) Terdapat mekanisme dimana pembagian jaspel terbesar adalah untuk Tenaga Bidan/Perawat/Medis dengan persentase : a. tenaga dokter sebesar 20% (dua puluh persen); b. tenaga bidan/perawat sebesar 70% (tujuh puluh persen); c. tenaga non kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dan persentase terbesar Jasa pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan PONED, Pelayanan Tindakan Kebidanan dan pelayanan Antenal Care (ANC) adalah sebesar 75 |
KOMENTAR
ADMIN BUPATI
Kamis, 18 Apr 2024 14:12Laporan di Disposisikan ke DINKES
Admin Dinkes
Assalamualaikum wr wb…
Terima kasih masukannya. Sebagai penjelasan atas masukan saudara terkait anomaly take home pay jasa pelayanan, perlu kami sampaikan bahwa RSUD Panti Nugroho adalah FKRTL bukan FKTP yang menggunakan pola tata kelola keuangan BLUD sesuai permendagri nomor 79 tahun 2018. Kami tidak menggunakan istilah take home pay dalam pembagian jasa pelayanan, hak yang didapatkan oleh civitas hospitalia RSUD Panti Nugroho terdiri atas Honorarium/gaji, jasa pelayanan dan tunjangan lainnya. Regulasi terkait pembagian jasa pelayanan diatur dalam permenkes nomor 28 tahun 2014 tersebut didalamnya pada point pengelolaan dan pemanfaatan dana FKRTL, Dana hasil pembayaran klaim bagi Rumah Sakit/Balai milik pemerintah/pemerintah daerah yang berstatus BLU/BLUD, pengelolaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan BLU/BLUD. Untuk standart tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan kami merujuk pada permenkes nomor 3 tahun 2023, Permenkes nomor 59 tahun 2014 sudah dicabut/tidak berlaku. Penjelasan saudara terkait jasa pelayanan tersebut di atas adalah pola pemanfaatan di Puskesmas/FKTP. Terima kasih
Assalamualaikum wr wb…Terima kasih masukannya. Sebagai penjelasan atas masukan saudara terkait anomaly take home pay jasa pelayanan, perlu kami sampaikan bahwa RSUD Panti Nugroho adalah FKRTL bukan FKTP yang menggunakan pola tata kelola keuangan BLUD sesuai permendagri nomor 79 tahun 2018. Kami tidak menggunakan istilah take home pay dalam pembagian jasa pelayanan, hak yang didapatkan oleh civitas hospitalia RSUD Panti Nugroho terdiri atas Honorarium/gaji, jasa pelayanan dan tunjangan lainnya. Regulasi terkait pembagian jasa pelayanan diatur dalam permenkes nomor 28 tahun 2014 tersebut didalamnya pada point pengelolaan dan pemanfaatan dana FKRTL, Dana hasil pembayaran klaim bagi Rumah Sakit/Balai milik pemerintah/pemerintah daerah yang berstatus BLU/BLUD, pengelolaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan BLU/BLUD. Untuk standart tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan kami merujuk pada permenkes nomor 3 tahun 2023, Permenkes nomor 59 tahun 2014 sudah dicabut/tidak berlaku. Penjelasan saudara terkait jasa pelayanan tersebut di atas adalah pola pemanfaatan di Puskesmas/FKTP. Terima kasih
19 Apr 2024 12:42