Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan, yaitu adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Karena sebagai bagian dari anggota masyarakat, Saudara telah ikut memberikan kontrol atas jalannya Pemerintahan Desa. 

Bahwa sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2015 tentang BPD mempunyai wewenang salah satunya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, sehingga yang kaitannya dengan suplier tidak termasuk dalam wewenangnya. BPD tidak diperbolehkan menjadi panlak.

Demikian juga terhadap dugaan bahwa yang bersangkutan selama menjadi anggota BPD merangkap jabatan sebagi ketua RT 18, berarti telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud oleh PERDA  Kab. Purbalingga No. 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 15 huruf e bahwa anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengurus RW, dan Pengurus RT.

Adapun yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai perangkat desa (Kadus) dan dinyatakan lolos oleh panitia penjaringan perangkat desa, maka berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga No. 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga, pasal 8 ayat (5) bahwa anggota BPD yang akan mengikuti penjaringan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedangkan bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat. Demikian selama yang bersangkutan mengikuti prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud oleh perbub tersebut, maka tidak masalah.

Demikian tanggapan yang bisa kami berikan. 

17 Sep 2021 11:01