GAMBAR LAPORAN
Rabu, 28 Nov 2018 02:59
| Telepon / Email | : | widyare*******@gmail.com |
| Jenis | : | SOSIAL MASYARAKAT |
| Lokasi | : | Jl. Raya Kutawis, Dusun 1, Kutawis, Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53382, Indonesia |
| Laporan | : | Saya adalah warga yg mengikuti BPJS kesehatan dari pemerintah, tp saat ini perusahaan tempat saya bkerja mngharuskan saya utk pindah ke BPJS perusahaan. Tapi sejujurnya saya merasa keberatan seandainya hrus pindah. Bhkan jk saya tdk pindah saya d anjurkn utk keluar dr perusahaan. Maka dari itu, apakah dari pihak pemerintah purbalingga bisa mmberikan penjelasan, bhwa apakah sayu harus tetap pindah BPJS,pdahal d sisi lain saya mmbutuhkn BPJS yg dr pemerintah dan saya jg ingin tetap bekerja. Terima kasih.. |
KOMENTAR
ADMIN BUPATI
Jum'at, 21 Des 2018 07:14Laporan di Disposisikan ke DINNAKER
Admin Dinnaker
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Saudara dan pertanyaan Saudara. Kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, menyatakan bahwa Setiap Penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan. Adapun peserta Jaminan Kesehatan terdiri dari dua kategori, yaitu: (1) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan (2) Peserta Bukan PBI. PBI diperuntukkan bagi penduduk miskin yang ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk Peserta bukan PBI terdiri atas:
1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya;
2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya;
3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.
Saudara selaku pekerja di perusahaan yang menerima upah masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemberi kerja (dalam hal ini perusahaan dimana Saudara bekerja) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Sehubungan Saudara sudah bekerja dan menerima upah, sehingga masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU), maka kepesertaan Saudara dapat dialihkan dari PBI menjadi PPU. Perubahan status kepesertaan harus mengikuti proses yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh penjelasan yang bersifat teknis, Saudara dapat langsung meminta informasi ke BPJS Kesehatan Cabang Purbalingga dengan alamat Jalan Pujowiyoto No. 2, RT. 002 / RW. 06, Purbalingga Lor, Purbalingga dengan nomor telepon: (0281) 891168.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Saudara dan pertanyaan Saudara. Kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, menyatakan bahwa Setiap Penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan. Adapun peserta Jaminan Kesehatan terdiri dari dua kategori, yaitu: (1) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan (2) Peserta Bukan PBI. PBI diperuntukkan bagi penduduk miskin yang ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk Peserta bukan PBI terdiri atas:
1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya;
2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya;
3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.
Saudara selaku pekerja di perusahaan yang menerima upah masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemberi kerja (dalam hal ini perusahaan dimana Saudara bekerja) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Sehubungan Saudara sudah bekerja dan menerima upah, sehingga masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU), maka kepesertaan Saudara dapat dialihkan dari PBI menjadi PPU. Perubahan status kepesertaan harus mengikuti proses yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh penjelasan yang bersifat teknis, Saudara dapat langsung meminta informasi ke BPJS Kesehatan Cabang Purbalingga dengan alamat Jalan Pujowiyoto No. 2, RT. 002 / RW. 06, Purbalingga Lor, Purbalingga dengan nomor telepon: (0281) 891168.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 21 Des 2018 15:49