GAMBAR LAPORAN
Jum'at, 15 Mei 2020 07:53
| Telepon / Email | : | vinasulis*********@gmail.com |
| Jenis | : | Covid-19 |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
| Laporan | : | slmt pagi bu tiwi dan admin.. bu,kpd siapa sy hrs mengadu.sy seorang pengrajin bulu mata yg sudah 1bulan tdk berpenghasilan krn produksi dihentikan.suami sy kuli bangunan juga menganggur.. kami tdk terdata di dtks, namun kami bnr kena dampak covid kehilangan pkerjaan. sy tidak ikut dpt bansos dr kemsos bu, bukankah pak presiden sdh mengatakan bantuan harus jatuh merata pd rakyat yg terkena dampak walopun tidak terdata pd dtks,yg kehilangan pekerjaan.. lebih membuat sy miris lg tetangga nama novri estiti almt slinga rt 03 rw 05 kec kaligondang, dia anak pak RT yg sdh mapan.punya warung sembako,dan sama sekali tdk terkena dampak krn warungnya msh laris seperti biasa malah mampu memberi hadiah2 untk para pelanggan kok malah dapet BANSOS bu... tolong kami sama2 rakyat kecil diberi keadilan bu, klo mengadu pada perangkat tdk akan pernah menemukan solusi.mreka hanya bisa menjawab data dr pemerintah atas, desa tdk tau apa2.hanya itu.... trimksh bu, mohon untk laporan sy agar bisa ditindaklanjuti. |
KOMENTAR
ADMIN BUPATI
Jum'at, 15 Mei 2020 08:52Laporan di Disposisikan ke KECAMATAN KALIGONDANG
Selamat pagi juga mba Vina terima kasih atas aduan panjenengan melalui aplikasi matur bupati, selanjutnya kami akan lakukan klarifikasi dengan Pemerintahan Desa Slinga dan Petugas Pendamping Keluarga Harapan maupun TKSK Kecamatan Kaligondang 15 Mei 2020 10:33
Tanggapan:
Akibat Covid 19
Pemerintah mengambil kebijakan berupa bantuan antara lain;
1. PKH
2. Perluasan BPNT non Reguler
3. BLT Dana Desa
4. BST Kementerian/kemensos
5. JPES Provinsi
6. JPES Kabupaten
Ini harus dibedakan
1. PKH adalah program keluarga harapan, bentuknya uang tunai bersyarat,(keluarga miskin yg punya ibu hamil/anak balita/anak sekolah SD SMP SMA/lansia 70 th keatas) langsung masuk rekening masing-masing.
2. Perluasan BPNT non Reguler adalah Bantuan Pangan Non Tunai, bentuknya berupa Bahan Makanan yang disalurkan melalui E-Warong yang ditentukan oleh bank BRI kerjasama TKSK kecamatan.
3. BLT Dana Desa adalah Bantuan Tunai dari Desa Masing-masing,
(bukan untuk kelurahan, tapi desa) Besarannya 600 ribu per bulan direncanakan selama 3 bulan.
BLT dari Dana desa perlakuannya ada 3,
I. Bagi Desa yg belum Cair Dana Desa Tahap I, maka diprioritaskan untuk BLT Covid 19.
II. Bagi desa yg telah cair Dana Desa Tahap I, namun belum habis dibelanjakan, maka diprioritaskan untuk BLT Covid 19
III. Bagi desa yg telah cair Dana Desa Tahap I dan teah habis dibelanjakan, maka segera bermohon Tahap II diprioritaskan untuk BLT Covid 19.
siapa yg dibantu BLT Dana Desa?
adalah warga desa yg penghasilannya terdampak Covid 19 dan bagi warga desa rentang sakit, atau sakit menahun.
Dengan demikian ada Desa lebih duluan beri bantuan ada juga terlambat beri bantun karena prosesnya tadi diatas itu Tahap I, Tahap II.
5. JPES Provinsi adalah juga bantuan dari Provinsi juga diperuntukkan bagi masyarakat yg belum Dapat BLT Dana Desa atau lainnya.
6. JPES Kabupaten adalah juga bantuan dari Provinsi juga diperuntukkan bagi masyarakat yg belum Dapat BLT Dana Desa atau lainnya.
Kesimpulan :
Ternyata bantuan dari pemerintah itu ada beberapa jenis ... dan yang bertanggungg jawab sendiri-sendiri ... dan waktu pelaksanaannya juga berbeda2, silahkan ditunggu, barangkali sedang diusulkan di bantuan yang lain yang belum dilakukan pencairan
1. PKH itu penanggung jawabnya kememterian sosial pusat ... data dari mereka ....
desa memang tidak dilibatkan ... dan ada Pendampingnya
2. BPNT itu penanggung jawabnya kememterian sosial pusat ... data dari mereka ....
desa memang tidak dilibatkan ... dan ada Pendampingnya
3. BLT DANA DESA ini baru jadi tanggung jawabnya pemerintah desa ...
4. BST PUSAT ini tanggung jawabnya Kementerian Sosial pusat juga ...
Info Tambahan:
Terkait BST kemensos, Pencairan Bansos BST Kemensos bertahap. Data yang valid penerima BST akan disampaikan oleh PT POS melalui Pemerintah Desa. Jika Desa belum mengeluarkan data, dikarenakan Data Valid memang belum diserahkan dari PT POS dan belum dijadwalkan pencairan
Terkait PKH/ BPNT/ KIP: Semua bantuan sosial penanggulangan kemiskinan yang diterimakan ke warga dari pemerintah harus masuk kedalam data BDT/DTKS yang ada di desa masing-masing, untuk masuk kedalam BDT/DTKS merupakan wewenang dari pemerintahan desa yang diputuskan dan dimutakhirkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Dari data tersebut oleh Pemerintah akan diambil dan dipakai datanya oleh masing-masing pemberi bantuan, semisal kementerian Pendidikan melalui bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar), Kemeterian Kesehatan melalui KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kementerian Sosial ada yang melalui PKH. Jadi untuk bisa menerima bantuan maka harus masuk ke dalam data BDT/DTKS di masing-masing desa yang akan dikirimkan ke Pemerintah Pusat, untuk itu saudara bisa mengubungi ke Desa agar bisa masuk ke dalam data BDT/DTKS.
Masing-masing pemberi bantuan akan mengambil dan menyeleksi dari data DTKS tersebut yang kemudian akan disesuaikan dengan alokasi kuota sesuai kemampuan anggaran. Misalkan setelah dari pusat, Sebagai contoh jka PPKH Pusat (Kementerian Sosial) mengeluarkan nama-nama calon penerima PKH maka daerah/kabupaten melalui pendamping PKH akan memvalidasi dan memverifikasi nama-nama tersebut, dan selama ini mekanisme validasi dan verifikasi hanya bisa membuang nama yang tidak valid dan belum bisa ada mekanisme langsung menambahkan atau mengganti nama-nama tersebut.
demikian tanggapan/jawaban yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat untuk mba vina matursuwun
16 Mei 2020 10:57